News
KOMPAS.com - Ajang penghargaan keberlanjutan akbar bagi sektor usaha dari KG Media, Lestari Awards, kembali digelar tahun ini. Tahun ini, cakupan penerima penghargaan diperluas. Tak hanya perusahaan ...
Sebagai wadah ekonomi kerakyatan, koperasi memiliki lambang khas yang sarat makna. Mari kita telusuri lebih dalam arti lambang koperasi dan filosofi di baliknya. Sebelum membahas arti lambang koperasi ...
Kompas.com - Kata mind blowing kerap digunakan seseorang ketika membuat suatu keputusan di luar nalar atau hal yang tidak umum dilakukan. Kata mind blowing menjadi bahasa gaul atau bahasa santai yang ...
KOMPAS.com - Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI terus bertambah sejak pemilihan umum atau pemilu pertama diselenggarakan pada 1955. Pada waktu itu, persentase perempuan dalam parlemen sangat ...
KOMPAS.com - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat memperkuat kesenjangan gender jika tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Country ...
Pangkal persoalan ini adalah ketidakbecusan penyelenggara Pemilu di daerah. Bisa jadi karena penyelenggara Pemilu sengaja membiarkan pelanggaran terjadi atau karena ada permainan "tukar tambah" antara ...
TRIBUNJATENG.COM - Begini cara mudah menonton video dan film Jepang di Yandex tanpa VPN. Yandex merupakan aplikasi browser yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Rusia khusus untuk para pengguna ...
Sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan ke MK terkait perubahan syarat calon anggota legislatif menjadi harus akamsi. Ahli hukum pemilu mengapresiasi gugatan itu. Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum ...
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Menjamin terciptanya demokrasi di Indonesia Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Menjamin pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai. Meningkatkan ...
Dalam putusan tersebut, majelis hakim PN Jakpus memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024. PN Jakpus menyatakan tidak memiliki alasan melarang KY untuk memeriksa majelis ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results