Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR memastikan amandemen Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara spesifik memperkuat posisi polisi.

Pemerintah harus konsisten dan tegas dalam penegakan hukum agar kasus pelanggaran mutu dan takaran pengemasan beras tidak terulang.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelidikan awal kecelakaan pesawat Air India pada 12 Juni 2025 mengungkap bahwa pasokan bahan bakar ...

Laporan yang dikeluarkan oleh Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat India (AAIB) tidak memberikan kesimpulan atau menentukan ...

Tarif impor tembaga 50% yang dijanjikan oleh Presiden AS Donald Trump dikabarkan akan mencakup semua logam yang telah diolah ...

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump kembali melanjutkan efisiensi dengan melakukan PHK pekerja Departemen Luar Negeri ...

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan tidak bisa mengunggah secara langsung setiap revisi pasal Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang-undang Hukum Acara Pidana ...

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang ...

Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung menyita ratusan dokumen dan alat bukti elektronik dari hasil penggeledahan di Kantor ...

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza ...

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola ...

GOTO berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan tunduk pada proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang ...